Categories
Berita

Apa Itu E-faktur dan Fungsinya Untuk Wajib Pajak

Apa Itu E-faktur dan Fungsinya Untuk Wajib Pajak

Tahukah Anda bahwa sesuai peraturan yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jendereal Pajak, dengan nomor PER-31/PJ/2017, tertanggal 1 April 2018, semua e-faktur yang telah diterbitkan bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP, maka diwajibkan untuk mencantumkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau bisa juga menggunakan paspor bagi WNA. Peraturan ini sengaja dibuat dengan beberapa pertimbangan untuk pembeli maupun penjualnya.

Sumber : Konsultan Pajak Jakarta

Bagi pembeli, faktur pajak adalah bukti jika pembeli sudah melakukan kewajiban perpajakan dengan cara membayar PPN atau pembelian BKP (Barang Kena Pajak) maupun Jasa Kena Pajak (JKP). Ada pun kepentingan lainnya adalah sebagai barang bukti tanggung renteng Pajak Pertambahan Nilai di masa depan, maka perlu adanya faktur pajak yang di dalamnya mencantumkan identitas dari pembeli jadi lebih aman dan terlindungi.

Sedangkan untuk penjualnya, apalagi penjual sekaligus pengusaha yang kena pajak diharuskan untuk membuat faktur pajak yang sudah mencantumkan keterangan sesuai kondisi sebenarnya, tidak terkecuali dengan identitas pembeli seperti nama, alamat juga NPWP pembelinya.

Apabila pembeli pribadi tidak mempunyai NPWP maka si wajib pajak diharuskan untuk mencantumkan NIK atau paspor bagi WNA. Jika Anda mengisi kolom NPWP dengan serangkaian nomor namun nomor paspor atau NIK dikosongkan, maka e-Faktur Anda tidak bisa diterbitkan. Jika e-Faktur telah diterbitkan tanpa mencantumkan keterangan asli dengan kondisi sebenarnya maka e-faktur tersebut termasuk jenis e-faktur yang telah diterbitkan tidak berdasarkan pada transakis sebenarnya, jadi akan ada konekuensi atas kondisi tersebut.

Sedangkan untuk PKP termasuk pedagang eceran, atas data transaksi penyerahan secara eceran pada konsumen akhir akan tetap diberlakukan peraturan DJP nomor PER-58/PJ/2010, jadi tidak perlu lagi untuk mencantumkan NIK atau juga nomor paspor pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.

Secara umum, semua ketentuan ini untuk membantu melindungi PKP supaya diperlakukan sama di antara pengusaha, karena prakteknya, disinyalir banyak sekali pengusaha pribadi yang sengaja membeli barang besar-besaran untuk dijual atau diolah lagi namun mengaku tidak punya NPWP supaya tetap tidak termasuk dalam system perpajakan.

Categories
Berita

Pembatasan Impor Berpotensi Tekan Daya Beli

JAKARTA – Hari ini pemerintah akan mengumumkan daftar 500 barang konsumsi yang akan dibatasi impornya melalui penyesuaian tarif pajak penghasilan Pasal 22. “Kami sudah selesai mengidentifikasi dari sekitar 900 kode sistem harmonisasi barang. Ini bukan bahan baku atau barang modal, melainkan barang konsumsi yang levelnya tersier, bukan primer,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kemarin. Namun pemerintah mewaspadai dampak lanjutan dari kebijakan pembatasan impor barang konsumsi ini, yaitu dapat menyebabkan tekanan terhadap daya beli masyarakat. “Jadi, kami melihat kemungkinan terjadinya tekanan terhadap konsumsi apabila kami melakukan langkah yang cukup drastis dalam mengendalikan impor barang konsumsi, cepat atau lambat akan ada tekanan di agregat permintaan,” ucap Sri Mulyani. Dia mengatakan selama ini konsumsi rumah tangga masih menjadi sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, porsinya mencapai 56 persen. “Untuk itu, kami mengharapkan kondisi seperti ini dimanfaatkan industri dalam negeri untuk memproduksi substitusi barang impor,” ucap Menteri Sri. Di satu sisi, Sri Mulyani memastikan pemerintah juga akan terus mengawasi kesiapan dan ketersediaan suplai dari industri dalam negeri. Pengaruh kebijakan tersebut terhadap inflasi, berdasarkan kajian yang dilakukan, cenderung kecil. “Khusus untuk impor perusahaan BUMN, kalau memang tetap diperlukan, diupayakan tanpa memberikan dampak terhadap sentimen kurs,” katanya.

Adapun kebijakan pengendalian impor ini sedari awal memang diharapkan dapat memperbaiki kinerja perdagangan serta defisit neraca transaksi berjalan (CAD). Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menuturkan, dalam memilih kriteria komoditas yang dibatasi impornya, akan disesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri untuk menyediakan substitusinya. Namun pemerintah tidak bisa memberikan sanksi jika masih ada pelaku industri yang mengimpor barang. “Terkait dengan barang konsumsi, ya silakan dibatasi, seperti juga terkait barang mewah, misalnya mobil di atas 3.000 cc, kami akan batasi atau stop dulu sementara,” ujarnya. Adapun Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta impor barang konsumsi yang tergolong mewah dapat ditahan sementara waktu. “Ferrari, Lamborghini, mobil besar, tidak perlu masuklah yang mewah. Kemudian parfum mahal dan tas Hermes,” ucapnya. Meskipun nilai impornya tak terlalu besar, Kalla mengatakan hal ini dapat membantu upaya pemerintah untuk mengurangi defisit neraca pekerjaan. “Intinya dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor yang tidak perlu.” Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, meminta pemerintah berhati-hati dalam penerapannya. “Karena saat ini industri manufaktur kami mulai tumbuh. Jangan sampai ini menjadi kontra-produktif terhadap keinginan kita untuk mendorong ekspor bernilai tambah tinggi,” ujarnya. Shinta menambahkan, saat ini Indonesia tengah giat membuka peluang kerja sama perdagangan bebas dan getol menarik investasi. “Takutnya, bila kami menerapkan kebijakan ini, akan memberi kan mixed signals kepada investor maupun mitra perdagangan kami,” ujarnya.

“Selain harus tetap waspada terhadap kebijakan revitalisasi yang mungkin dihadapkan kepada kami.” Sementara itu, pengendalian impor ini juga tak luput dari apresiasi positif pelaku usaha. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia, Redma Gita Wirawasta, mengatakan pengurangan impor ini dapat mendorong kinerja industri tekstil dan produk tekstil dari hulu ke hilir. Redma menjelaskan bahwa konsumsi tekstil dan produk tekstil dalam negeri meningkat rata-rata 6 persen per tahun, tapi pertumbuhannya dinikmati oleh barang-barang impor yang membanjiri pasar. “Padahal produsen dalam negeri sangat bisa mensubstitusi produk impor karena rata-rata utilisasinya baru 73,8 persen,” kata Redma. Dia mencontohkan produk impor yang bisa dibatasi adalah HS 54 dan 55, dari serat, benang, hingga kain. Sebab, kualitas dan kapasitas dalam negeri sangat memadai.